Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Singkawang Libertus Ahie. (FOTO Dokumen Equator)
SINGKAWANG. Makalah Hasan Karman berjudul ‘Sekilas Melayu: Asal-Usul dan Sejarahnya’ menjadi pembicaraan hangat masyarakat Kota Singkawang, karena terdapat kutipan dari buku Chinese Democracies A Study Of The Kongsis Of West Borneo karangan Yuan Bingling.
Salah satu paragrap yang dikutip pada intinya menyebutkan bahwa dalam sejarahnya Melayu melakukan perdagangan dan perompakan. Kata-kata inilah yang tidak bisa diterima oleh beberapa kalangan, khususnya dari warga Melayu.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Singkawang Libertus Ahie yang ditemui di kantornya menjelaskan, jika melihat tulisan dalam Contoh Makalah tersebut, memang benar berdasarkan buku karangan Yuan Bingling. “Tentu banyak orang yang tidak paham, karena ini karya ilmiyah yang tak lepas dari sejarah yang harus kita terima,” katanya didampingi Sekretaris Badan Kesbangpolinmas Kota Singkawang, Elmin.
Libertus mencontohkan dirinya yang beretnis Dayak. Suku ini terdiri dari 336 sub suku Dayak, dimana dalam sejarahnya sebelum agama Islam dan Kristen berkembang, terdapat budaya yang disebut Mengayau. Sehingga juga memumculkan sebutan sebagai suku bangsa kanibal. “Itu sejarah masa lalu yang memang tidak bisa dipungkiri. Tapi pada tahun 1776, suku Dayak berkumpul dan disana ada yang sudah memiliki agama. Mereka sepakat tidak lagi memakan manusia,” jelasnya.
Bila dikaitkan dengan makalah yang ditulis Hasan Karman saat acara Bedah Buku Fiqih Melayu di Kota Singkawang tanggal 26 Agustus 2008 lalu, tentunya tidak sembarangan tulisan tersebut dibuat. Pasti tegas Libertus, ada catatan kaki. “Kalau menyusun suatu buku, ada hal-hal yang tidak boleh terlupakan,” tegasnya.
Dewan Penasihat DAD Kota Singkawang ini melanjutkan, sejarah masa lalu seperti ditulis dalam buku Chinese Democracies karya Yuan Bingling yang menjadi dasar Hasan Karman itu jelas. Di dalam buku ini tertulis apa yang disebut Hasan Karman dalam makalahnya. Buku ini pun hanya ada di Belanda, termasuk beberapa catatan tentang penambang emas, tani dan penambang distrik Cina. “Jelas pada waktu itu tidak ada masalah. Kami heran, kenapa akhir-akhir ini beberapa orang mencuatkan kembali dan tidak terima kalau suku Melayu dibilang perompak. Yang jelas itu sejarah masa lalu, sama dengan Dayak dulu dibilang makan orang, dan Melayu tidak lagi seperti itu sekarang,” tukasnya.
Menurut dia, hal ini harus diperjelas. Jangan sampai terjadi bikin rusuh hanya gara-gara tulisan Hasan Karman. “Kalau kita terus begini siapa yang mampu membangun Singkawang. Kota ini tak cukup dibangun hanya dengan APBD saja, tapi memerlukan pihak ketiga atau investor. Tidak mungkin seorang kepala daerah mampu membangun daerah dengan APBD, tapi bagaimana mau bangun kalau kita ribut hanya dengan tulisan kecil ini,” tukasnya.
Elmin yang juga Ketua Forum Komunikasi Pemuda Melayu (FKPM) Kota Singkawang menimpali, ia saat itu juga termasuk dalam Panitia Bedah Buku Fiqih Melayu. Beberapa kali ia sudah menjelaskan latarbelakang digelarnya acara tersebut, baik dalam pertemuan di Rumah Dinas Walikota Singkawang tanggal 11 Mei lalu, maupun dalam pertemuan kedua di Hotel Sentosa.
Pada waktu itu, ia selaku Ketua FKPM Singkawang menyelenggarakan Bedah Buku Fiqih Melayu karangan H Baidillah Biyadi. Walikota saat itu diminta membuka acara tersebut dan memberikan pengarahan. Kegiatan dihadiri lebih kurang 70-an orang dari Singbebas (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas). “Yang hadir saat itu ada tokoh masyarakat, akademisi dan guru, karena kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga mahasiswa STIT. Buku yang dibedah terkait dengan hukum Islam di Aceh sebagai asal usul masuknya Islam di Indonesia. Sampai saat ini absennya juga masih saya pegang,” jelasnya.
Selain membuka acara, Hasan Karman berniat baik untuk menceritakan kilas balik Melayu dan sejarahnya dalam sebuah makalah. Nat itu diterima dan ditanggapi tokoh masyarakat pada waktu itu secara positif. “Setelah itu kami fokus pada acara bedah buku tersebut, tidak ada cerita lagi itu dan selesai masalahnya, karena fokus kita pada bedah buku, dan itu dianggap hanya acara tambahan saja,” terangnya.
Tidak tahu kenapa ujarnya, setelah dua tahun kemudian beredar kabar adanya ketersinggungan pihak-pihak tertentu terhadap makalah yang dibuat Hasan Karman. Dan pada tanggal 11 Mei lalu, Hasan Karman memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi buku tersebut. Memang menurut Hasan Karman, sumber makalah itu ia kutip dari buku karangan Yuan Bingling yang berjudul ’Chinese Democracies’. Memang buku itu berbahasa Inggris, dan setelah diterjemahkan memang memuat kalimat tersebut, dan kemudian dituangkan dalam makalah.
Pada waktu pertemuan di Rumah Walikota, hal ini juga sudah dijelaskan. Pertemuan dihadiri OKP Mahasiswa Pancasila didampingi Kepala Kesbangpolinmas, Forum Melayu, DAD, MABT dan salah satu LSM serta Bagian Humas Pemkot Singkawang. Hasan Karman lalu mempersentasikan kembali makalah tersebut sama seperti saat acara bedah buku tahun2008 lalu. “Tapi pada waktu itu media massa tidak dilibatkan. Seperti itulah perkembangannya. Kami sebagai panitia pelaksana, jika ada ketersinggungan kami mohon maaf,” ucapnya.
Acara yang digelar tegasnya, semuanya dilandasi niat baik untuk kita semua. Ia meminta kejadian ini jangan dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkeruh suasana. “Siapa yang mengacau akan berhadapan dengan FKPM termasuk DAD. Tapi bila itu sifatnya ingin memperbaiki dan mengklarifikasi itu tidak masalah, yang penting jangan ada kepentingan-kepentingan politis. Kita tetap mengedepankan ideologi kita, yaitu Pancasila. Dimana pada sila keempat disebutkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat,” ungkap Elmin.
Kesbangpolinmas juga mempertanyakan, kenapa setelah dua tahun Bedah buku digelar tiba-tiba muncul kasus ini. “Saya yakin pasti ada oknum yang memperkeruh suasana, ingin menguji orang nomor satu dan ada nuansa politis. Ada orang-orang tertentu yang tidak puas dengan kepemimpinan Hasan Karman. Saya sebagai orang Singkwang lebih senang tiga pilar suku, yaitu Melayu, Dayak dan Tionghoa bisa kompak dalam membangun Kota Singkawang,” timpal Libertus.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Pemuda Peduli Singkawang Aminuddin yang memprakarsai pertemuan antar etnis, Sabtu (15/5) lalu di Hotel Sentosa Singkawang menjelaskan, perannya adalah untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah guna menyelesaikan masalah ini. Secara akademis mereka sangat mengerti dengan tulisan Hasan Karman dalam makalah tersebut, hanya saja opini ini sudah meluas di kalangan bawah, sehingga harus di-counter dan diklarifikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Setelah mendengar penjelasan dari Hasan Karman, kami sepakat itu tidak menjadikan ini masalah,” ungkapnya.
Selain itu, Aminuddin yang didampingi sekretarisnya Robby juga khawatir tulisan ini akan dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat Singkawang. “Dari dua kali pertemuan, kita sepakat akur dan masalah ini bukan masalah walikota tapi personnya, yaitu Hasan Karman dan tidak ada unsur-unsur politis didalamnya,” pungkasnya. (oVa)
SINGKAWANG. Makalah Hasan Karman berjudul ‘Sekilas Melayu: Asal-Usul dan Sejarahnya’ menjadi pembicaraan hangat masyarakat Kota Singkawang, karena terdapat kutipan dari buku Chinese Democracies A Study Of The Kongsis Of West Borneo karangan Yuan Bingling.
Salah satu paragrap yang dikutip pada intinya menyebutkan bahwa dalam sejarahnya Melayu melakukan perdagangan dan perompakan. Kata-kata inilah yang tidak bisa diterima oleh beberapa kalangan, khususnya dari warga Melayu.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Singkawang Libertus Ahie yang ditemui di kantornya menjelaskan, jika melihat tulisan dalam Contoh Makalah tersebut, memang benar berdasarkan buku karangan Yuan Bingling. “Tentu banyak orang yang tidak paham, karena ini karya ilmiyah yang tak lepas dari sejarah yang harus kita terima,” katanya didampingi Sekretaris Badan Kesbangpolinmas Kota Singkawang, Elmin.
Libertus mencontohkan dirinya yang beretnis Dayak. Suku ini terdiri dari 336 sub suku Dayak, dimana dalam sejarahnya sebelum agama Islam dan Kristen berkembang, terdapat budaya yang disebut Mengayau. Sehingga juga memumculkan sebutan sebagai suku bangsa kanibal. “Itu sejarah masa lalu yang memang tidak bisa dipungkiri. Tapi pada tahun 1776, suku Dayak berkumpul dan disana ada yang sudah memiliki agama. Mereka sepakat tidak lagi memakan manusia,” jelasnya.
Bila dikaitkan dengan makalah yang ditulis Hasan Karman saat acara Bedah Buku Fiqih Melayu di Kota Singkawang tanggal 26 Agustus 2008 lalu, tentunya tidak sembarangan tulisan tersebut dibuat. Pasti tegas Libertus, ada catatan kaki. “Kalau menyusun suatu buku, ada hal-hal yang tidak boleh terlupakan,” tegasnya.
Dewan Penasihat DAD Kota Singkawang ini melanjutkan, sejarah masa lalu seperti ditulis dalam buku Chinese Democracies karya Yuan Bingling yang menjadi dasar Hasan Karman itu jelas. Di dalam buku ini tertulis apa yang disebut Hasan Karman dalam makalahnya. Buku ini pun hanya ada di Belanda, termasuk beberapa catatan tentang penambang emas, tani dan penambang distrik Cina. “Jelas pada waktu itu tidak ada masalah. Kami heran, kenapa akhir-akhir ini beberapa orang mencuatkan kembali dan tidak terima kalau suku Melayu dibilang perompak. Yang jelas itu sejarah masa lalu, sama dengan Dayak dulu dibilang makan orang, dan Melayu tidak lagi seperti itu sekarang,” tukasnya.
Menurut dia, hal ini harus diperjelas. Jangan sampai terjadi bikin rusuh hanya gara-gara tulisan Hasan Karman. “Kalau kita terus begini siapa yang mampu membangun Singkawang. Kota ini tak cukup dibangun hanya dengan APBD saja, tapi memerlukan pihak ketiga atau investor. Tidak mungkin seorang kepala daerah mampu membangun daerah dengan APBD, tapi bagaimana mau bangun kalau kita ribut hanya dengan tulisan kecil ini,” tukasnya.
Elmin yang juga Ketua Forum Komunikasi Pemuda Melayu (FKPM) Kota Singkawang menimpali, ia saat itu juga termasuk dalam Panitia Bedah Buku Fiqih Melayu. Beberapa kali ia sudah menjelaskan latarbelakang digelarnya acara tersebut, baik dalam pertemuan di Rumah Dinas Walikota Singkawang tanggal 11 Mei lalu, maupun dalam pertemuan kedua di Hotel Sentosa.
Pada waktu itu, ia selaku Ketua FKPM Singkawang menyelenggarakan Bedah Buku Fiqih Melayu karangan H Baidillah Biyadi. Walikota saat itu diminta membuka acara tersebut dan memberikan pengarahan. Kegiatan dihadiri lebih kurang 70-an orang dari Singbebas (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas). “Yang hadir saat itu ada tokoh masyarakat, akademisi dan guru, karena kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga mahasiswa STIT. Buku yang dibedah terkait dengan hukum Islam di Aceh sebagai asal usul masuknya Islam di Indonesia. Sampai saat ini absennya juga masih saya pegang,” jelasnya.
Selain membuka acara, Hasan Karman berniat baik untuk menceritakan kilas balik Melayu dan sejarahnya dalam sebuah makalah. Nat itu diterima dan ditanggapi tokoh masyarakat pada waktu itu secara positif. “Setelah itu kami fokus pada acara bedah buku tersebut, tidak ada cerita lagi itu dan selesai masalahnya, karena fokus kita pada bedah buku, dan itu dianggap hanya acara tambahan saja,” terangnya.
Tidak tahu kenapa ujarnya, setelah dua tahun kemudian beredar kabar adanya ketersinggungan pihak-pihak tertentu terhadap makalah yang dibuat Hasan Karman. Dan pada tanggal 11 Mei lalu, Hasan Karman memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi buku tersebut. Memang menurut Hasan Karman, sumber makalah itu ia kutip dari buku karangan Yuan Bingling yang berjudul ’Chinese Democracies’. Memang buku itu berbahasa Inggris, dan setelah diterjemahkan memang memuat kalimat tersebut, dan kemudian dituangkan dalam makalah.
Pada waktu pertemuan di Rumah Walikota, hal ini juga sudah dijelaskan. Pertemuan dihadiri OKP Mahasiswa Pancasila didampingi Kepala Kesbangpolinmas, Forum Melayu, DAD, MABT dan salah satu LSM serta Bagian Humas Pemkot Singkawang. Hasan Karman lalu mempersentasikan kembali makalah tersebut sama seperti saat acara bedah buku tahun2008 lalu. “Tapi pada waktu itu media massa tidak dilibatkan. Seperti itulah perkembangannya. Kami sebagai panitia pelaksana, jika ada ketersinggungan kami mohon maaf,” ucapnya.
Acara yang digelar tegasnya, semuanya dilandasi niat baik untuk kita semua. Ia meminta kejadian ini jangan dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkeruh suasana. “Siapa yang mengacau akan berhadapan dengan FKPM termasuk DAD. Tapi bila itu sifatnya ingin memperbaiki dan mengklarifikasi itu tidak masalah, yang penting jangan ada kepentingan-kepentingan politis. Kita tetap mengedepankan ideologi kita, yaitu Pancasila. Dimana pada sila keempat disebutkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat,” ungkap Elmin.
Kesbangpolinmas juga mempertanyakan, kenapa setelah dua tahun Bedah buku digelar tiba-tiba muncul kasus ini. “Saya yakin pasti ada oknum yang memperkeruh suasana, ingin menguji orang nomor satu dan ada nuansa politis. Ada orang-orang tertentu yang tidak puas dengan kepemimpinan Hasan Karman. Saya sebagai orang Singkwang lebih senang tiga pilar suku, yaitu Melayu, Dayak dan Tionghoa bisa kompak dalam membangun Kota Singkawang,” timpal Libertus.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Pemuda Peduli Singkawang Aminuddin yang memprakarsai pertemuan antar etnis, Sabtu (15/5) lalu di Hotel Sentosa Singkawang menjelaskan, perannya adalah untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah guna menyelesaikan masalah ini. Secara akademis mereka sangat mengerti dengan tulisan Hasan Karman dalam makalah tersebut, hanya saja opini ini sudah meluas di kalangan bawah, sehingga harus di-counter dan diklarifikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Setelah mendengar penjelasan dari Hasan Karman, kami sepakat itu tidak menjadikan ini masalah,” ungkapnya.
Selain itu, Aminuddin yang didampingi sekretarisnya Robby juga khawatir tulisan ini akan dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat Singkawang. “Dari dua kali pertemuan, kita sepakat akur dan masalah ini bukan masalah walikota tapi personnya, yaitu Hasan Karman dan tidak ada unsur-unsur politis didalamnya,” pungkasnya. (oVa)
Fave It
0 komentar:
Posting Komentar